Skip to main content

Apa Maunya Century?

Dalam satu minggu belakangan ini berita di media massa Indonesia dibanjiri dengan isu seputar Bank Century.Mulai dari aksi mantan nasabah yang dibawa lari uangnya, pemerintah yang mengucurkan dana melalui billout, anggota DPR yang beraksi karena pemerintah mengucurkan dana lebih besar ketimbang buat rakyat miskin, berbagai berita terkait lainnya.

Herannya, tidak satupun berita yang menginformasikan tentang manajemen baru Bank Century. Apa yang tengah mereka lakukan terhadap isu ini?

Ada isu yang mungkin hanya diketahui oleh segelintir orang bahwa, Bank Century akan mengubah nama, ada juga celotehan bahwa dana besar yang digelontorkan pemerintah akan digunakan untuk "membenahi" image, bahkan ada kalangan yang membicarakan tentang pengangkatan Direktur Utama baru Bank Century adalah pesanan dari Menteri Keuangan.

Namun dibalik itu semua sangat nampak terlihat bahwa, pemerintah Indonesia sekarang ini lebih mengarusutamakan para pemilik uang besar yang bermegah-megahan diatas keringat bangsa ini.

Ironis memang, disaat masih besarnya angka kemiskinan dan banyaknya bencana yang datang silih berganti, pemerintah justru lebih memilih untuk "membela" sejumlah orang kaya yang telah mengeruk harta bangsa Ini untuk kepentingan pribadinya. Mengutip perkataan seorang aktivis, "ini menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak lebih dari lumpen-borguise yang kaya karena menjadi pelindung kaum kapitalis".

Mencermati isu pemberitaan media terkait hal ini nampaknya media massa Indonesia berupaya untuk mendudukan posisi kasus ini bahwa pemerintah telah salah langkah dalam "membela" Bank Century. Media massa kita justru sibuk untuk mengalihkan pandangan masyarakat terhadap "rapuhnya" manajemen bank itu sendiri yang menyebabkan larinya dana nasabah oleh segelintir orang dalam Bank Century.

Dengan gencarnya pemberitaan DPR VS Pemerintah dalam isu billout Bank Century, media justru telah berperan besar untuk mengalihkan pandangan tentang lemahnya manajemen Bank Century terlebih lemahnya pondasi perbank-an Indonesia.

Memilih memberitakan perseteruan antara Menkeu, Sri Mulyani dan DPR, ketimbang peraturan-peraturan yang menyebabkan dapat larinya uang nasabah, tentu adalah hak dari media massa untuk menggunakan sudut pandangnya tersendiri. Namun demikian, sebagai bagian dari masyarakat sebenarnya, Pers juga dapat berperan lebih aktif untuk menjadi pendidik masyarakat tentang lemahnya perbank-an Indonesia terlebih lagi menjadi sumber belajar masyarakat untuk memilih terlibat dalam aktivitas perbank-an atau tidak.

Comments

Popular posts from this blog

Pendidikan Ganda demi Bonus Demografi

DJOKO SANTOSO DIDIE SW . Daripada tidak, Indonesia lebih baik sedikit terlambat untuk memulai sistem pendidikan ganda dalam pendidikan tinggi. Sistem ini sukses diterapkan Jerman dan ditiru banyak negara Eropa, termasuk menjadi pendo- rong kemajuan Korea Selatan. Maka, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta agar hal tersebut segera serius dilaksanakan. Presiden memang berkali-kali menekankan relasi antara pendidikan dan kebutuhan nyata sesuai perkembangan cepat zaman. Lantas apa pentingnya dan bagaimana sebenarnya cara kerja dari sistem pendidikan ganda? Bagaimana perguruan tinggi bersama perusahaan industri bisa menerapkan pendidikan kejuruan dan pelatihannya tersebut dengan sukses? Jerman menerapkan sistem pendidikan ganda dalam upaya mempercepat penyejahteraan penduduknya. Sistem ini menghasilkan kontribusi besar dari sejumlah besar kaum muda yang berketerampilan khusus. Model pendidikan praktis ini dapat melatih kaum muda dalam keterampilan yang relev...

Masa Depan PAN (3-Habis): Jebakan Koalisi dan Kemandirian Partai

BAMBANG SETIAWAN   7 Januari 2018  19:59 WIB     KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK) Mantan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah menggelar jumpa pers terkait pemberhentian dirinya dari Partai Amanat Nasional (PAN) di sebuah restoran di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/9/2014). Wanda Hamidah diberhentikan dari partainya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. PAN tercatat menjadi partai paling banyak merekrut artis di pemilu 2004. Tarik-ulur ideologi di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) berjalan seiring dengan pergantian tokoh-tokoh pimpinannya. Namun, naik turunnya suara PAN tidak ditentukan oleh kepemimpinan dan ideologinya semata, tetapi oleh langkah koalisinya. Pada pemilu pertama era reformasi, tahun 1999, partai berlambang matahari itu berhasil memperoleh 7,4 persen suara dan bisa menempatkan 34 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pemilu berikutnya (2004) PAN mengalami kemerosotan ...

MEMAKNAI HARI HAM

Hari ini diperingati oleh seluruh bangsa di dunia sebagai peringatan hari Hak Asasi Manusia. Hari dimana terjadi peristiwa penandatanganan perjanjian antar bangsa dan deklarasi bersama tentang hak-hak manusia yang harus dilindungi, dipromosikan dan dipenuhi. Karena yang menandatangani adalah wakil dari negara-negara, maka yang berjanji untuk untuk melindungi, mempromosikan termasuk memenuhi Hak Asasi Manusia adalah negara. Kita patut "berbangga" karena komitmen negara terhadap HAM telah dibuktikan dengan "luar biasa" dengan keluarnya UU NO.39 Tahun 1999. Peraturan tersebut dengan sangat tegas menyatakan keberpihakkannya terhadap HAM. Peraturan tersebut bahkan mengatur juga tentang "pengadilan HAM" yang tidak diatur dalam DUHAM. Seorang koruptor yang dengan jelas-jelas membuat bangkrut negara yang kemudian ditangkap paksa oleh pihak berwajib berteriak lantang bahwa negara telah melanggar HAM-nya. Korban penggusuran demi pembangunan juga berteriak bahwa nega...