Skip to main content

SRI MULYANI LAPOR KEBIJAKAN DENGAN SMS

Dalam Keterangannya dihadapan sidang Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Kasus Bank Century, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa kebijakan yang diambilnya untuk mengatasi masalah "dampak sistemik" sektor keuangan telah dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Raden Pardede selaku sekretaris KSSK juga mendapat "CC" (carbon copy:pen)mengenai hal tersebut. Walaupun, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden saat itu menyatakan tidak menerima "CC" yang dimaksud.

Terlepas dari perdebatan apakah benar ada SMS yang dimaksud, ada hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan situasi ini.

Pertama, demam sms ternyata bukan hanya melanda kalangan anak muda untuk keperluan "remeh" semata. Terbukti bahwa bahkan untuk menginformasikan kebijakan yang menyangkut kepentingan negara, layanan pesan singkat juga telah menjadi alat penting.

Kedua, peristiwa ini juga membuktikan telah adanya peresapan teknologi dalam sistem birokrasi di Indonesia dewasa ini. Birokrasi yang konvensional telah mulai tergerus oleh teknologi sistem informasi.

Ketiga, hal ini membuktikan apa yang telah lama dikatakan Everet M. Rogers, pakar ilmu komunikasi, "communication technology is an extended of human organ".

Perkembangan teknologi komunikasi yang kian canggih dewasa ini membuat komunikasi manusia semakin tidak terbatas. Pemeo, ilmu komunikasi "we can not not to communicate" benar semakin dapat dirasakan berkat bantuan teknologi komunikasi yang kian canggih.

Persoalannya adalah apakah sistem pranata sosial dimana manusia-manusia itu berkomunikasi itu telah juga mampu menangkap gejala yang sama dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi.

Di Indonesia khususnya, UU ITE yang diharapkan mampu menjadi pranata untuk menanggapi perkembangan teknologi komunikasi justru telah dipraktekkan secara salah dalam menangkap hal ini. Jerat hukum Pidana yang diterapkan terhadap "pemanfaatan" teknologi canggih dalam komunikasi justru malah mempersempit ide dasar teknologi komunikasi sebagai cara memperluas kebebasan berkomunikasi.

Bersamaan dengan itu, masih kental penolakan birokrasi atas penggunaan teknologi komunikasi yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas komunikasi. Kita bisa rasakan bagaimana keruwetan birokrasi dalam sistem administrasi kependudukan misalnya, dimana untuk melaporkan kelahiran, kematian atau perubahan status kependudukan lainnya justru teknologi komunikasi yang demikian canggih justru malah seolah "haram" digunakan.

Dengan adanya peristiwa SMS dari Menkeu kepada Presiden inilah seharusnya para birokrat ditas mulai sadar tentang keluwesan birokrasi dengan adanya teknologi komunikasi. Kedepannya, kita bisa berharap tidak lagi perlu repot-repot untuk membuat atau memperpanjang KTP, Kartu Keluarga dan seterusnya. Masyarakat bisa melakukan hal ini cukup dengan sms kepada para birokrat yang dituju. Toh untuk melaporkan keputusan yang krusial bagi negara saja sms dapat digunakan, mengapa kalau hanya sekedar untuk perpanjangan KTP dan sejenisnya SMS tidak dapat digunakan?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendidikan Ganda demi Bonus Demografi

DJOKO SANTOSO DIDIE SW . Daripada tidak, Indonesia lebih baik sedikit terlambat untuk memulai sistem pendidikan ganda dalam pendidikan tinggi. Sistem ini sukses diterapkan Jerman dan ditiru banyak negara Eropa, termasuk menjadi pendo- rong kemajuan Korea Selatan. Maka, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta agar hal tersebut segera serius dilaksanakan. Presiden memang berkali-kali menekankan relasi antara pendidikan dan kebutuhan nyata sesuai perkembangan cepat zaman. Lantas apa pentingnya dan bagaimana sebenarnya cara kerja dari sistem pendidikan ganda? Bagaimana perguruan tinggi bersama perusahaan industri bisa menerapkan pendidikan kejuruan dan pelatihannya tersebut dengan sukses? Jerman menerapkan sistem pendidikan ganda dalam upaya mempercepat penyejahteraan penduduknya. Sistem ini menghasilkan kontribusi besar dari sejumlah besar kaum muda yang berketerampilan khusus. Model pendidikan praktis ini dapat melatih kaum muda dalam keterampilan yang relev...
Post a Comment
Read more

Masa Depan PAN (1): Tragedi Pulang Kandang dan Poros Tengah

BAMBANG SETIAWAN   5 Januari 2018  10:49 WIB     KOMPAS Di hadapan 15.000 orang yang memadati Istora Senayan, Jakarta, 23 Agustus 1998, tokoh reformasi Amien Rais meresmikan berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Didukung tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan agama, PAN berdiri dengan lambang matahari yang menyinari segala penjuru. Partai Amanat Nasional (PAN) menarik bukan hanya karena sejarah berdirinya, melainkan karena perjalanan politiknya yang mengubah partai perjuangan ini menjadi partai figur. Dari semangat partai berdimensi plural menjadi partai bernuansa tunggal. Sebagai partai politik yang kemunculannya memanfaatkan momentum gerakan reformasi yang menumbangkan Orde Baru, PAN awalnya sangat dekat dengan semangat pembaruan dengan menggalang sebanyak mungkin elemen masyarakat. Sebagian tokoh kunci reformasi menjadi tiang berdirinya partai berlambang matahari ini. Di tengah kerusuhan yang masih berlang...
Post a Comment
Read more

Masa Depan PAN (3-Habis): Jebakan Koalisi dan Kemandirian Partai

BAMBANG SETIAWAN   7 Januari 2018  19:59 WIB     KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK) Mantan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah menggelar jumpa pers terkait pemberhentian dirinya dari Partai Amanat Nasional (PAN) di sebuah restoran di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/9/2014). Wanda Hamidah diberhentikan dari partainya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. PAN tercatat menjadi partai paling banyak merekrut artis di pemilu 2004. Tarik-ulur ideologi di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) berjalan seiring dengan pergantian tokoh-tokoh pimpinannya. Namun, naik turunnya suara PAN tidak ditentukan oleh kepemimpinan dan ideologinya semata, tetapi oleh langkah koalisinya. Pada pemilu pertama era reformasi, tahun 1999, partai berlambang matahari itu berhasil memperoleh 7,4 persen suara dan bisa menempatkan 34 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pemilu berikutnya (2004) PAN mengalami kemerosotan ...
Post a Comment
Read more